1. Pengertian dinamika politik itu apa sih ?
  2. Apa yang dimaksud dengan dinamika politik ?
  3. Apa arti dinamika politik ? Apa itu dinamika politik ?
  4. Apa pengertian dinamika politik lokal  ?

Pengertian Dinamika Politik Menurut Para Ahli


Arti dinamika politik adalah :

Pengertian dinamika politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang pemilu atau pilkada. Dinamika politik pada umumnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Badudu : 1994)

Definisi dinamika politik adalah adalah suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan memberikan warna serta perubahan pada pemerintahan. Dinamika ini muncul karena desakan kebutuhan internal maupun eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat. (Jatmiko, 2010: 29) 

Pengertian dinamika politik lokal adalah dinamika politik yang terjadi, berlaku, ada di satu tempat, tidak merata atau tidak meluas keseluruh dunia.


Politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan suatu negara, bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan, bagaimana strategi yang dipakai dalam menangani berbagai masalah baik dalam maupun luar negeri, bagaimana menetapkan berbagai kebijakan yang diambil dalam berbagai bidang kehidupan, dan lain sebagainya. Semuanya berhubungan dengan sistem politik yang dipakai oleh negara tersebut.

Seperti politik bebas aktif Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara internasional yang masih dipertahankan hingga sekarang karena dinilai masih sangat efektif dan bermanfaat. Di satu sisi indonesia turut aktif berhubungan dan bekerja sama dengan berbagai negara-negara di dunia dan di sisi lain tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak pada salah satu kekuatan yang berkuasa.

Politik bersifat dinamis, selalu bergerak dan berubah sehingga muncul istilah dinamika politik, yaitu perubahan atau pergerakan politik pada pemerintahan suatu negara yang mempengaruhi berbagai kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Dapat kita lihat pergantian kekuasaan seperti pergantian presiden atau kepala daerah dan dominasi partai politik tertentu di kursi wakil rakyat turut mengubah arah kebijakan yang diambil pemerintahan sehingga menimbulkan riak-riak dalam dunia pemerintahan dimana ada pihak yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bahkan terkadang rakyat dibuat bingung karena begitu dinamisnya dunia politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang demikian besar tidak lepas dari berbagai dinamika politik. Ada begitu banyak pihak yang ingin berkuasa sehingga masing-masing melakukan berbagai cara dan strategi untuk mendominasi pemerintahan. Buktinya di Indonesia ada tiga periode besar pemerintahan yang dikenal dengan orde lama, orde baru, dan era reformasi.

Sangat lekat diingatan kita bagaimana kisruh dan panasnya situasi yang menyertai transisi dari masing-masing orde atau era ini. Tidak perlu diceritakan bagaimana sulit dan kerasnya perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan setelah sekian lama kita dijajah oleh beberapa bangsa asing hingga peristiwa bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno yang menandakan kemerdekaan Indonesia dan dimulainya orde lama.

Setelah sekian lama terjadi transisi dari orde lama ke orde baru yang ditandai dengan peristiwa kelam berupa gerakan atau pemberontakan 30 september 1965 yang dinilai sarat dengan berbagai kepentingan politik. Ada begitu banyak jiwa yang menjadi korban pada masa ini.

Kemudian setelah 32 tahun berkuasa terjadi transisi dari orde baru ke era reformasi yang juga tidak kalah panas. Berbagai krisis yang terjadi seperti krisis ekonomi dan krisis kepercayaan di masyarakat sehingga memicu terjadinya demo besar-besaran, kerusuhan, penjarahan, hingga tertembaknya mahasiswa turut mewarnai kemunculan era reformasi.

Contoh Dinamika Politik di Indonesia

Contoh dinamika politik di Indonesia bisa dilihat pada dinamika politik lokal di era demokrasi terpimpin. Sesudah Dekrit Presiden di tahun 1959 diberlakukan, pemerintahan mengarah pada sistem demokrasi terpimpin. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 6/1959 (disempurnakan) dan PP Nomor 6/1959 (disempurnakan) yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar pemikiran undang-undang pemerintahan daerah yaitu:

  • Dihapuskannya dualisme pimpinan daerah.
  • Tetap mempertahankan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menjunjung paham desentralisasi teritorial

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan daerah adalah terbitnya UU No 18/1965 yang membagi habis daerah-daerah otonom di Indonesia ke dalam tiga tingkatan yaitu :

  • Provinsi dan / atau Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I
  • Kabupaten dan / atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II
  • Kecamatan dan / atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III

Itulah penjelasan singkat tentang pengertian dinamika politik. Semoga kalian bisa menjelaskan pengertian dinamika politik pada periode demokrasi terpimpin secara umum ya ! Baca juga pengertian dinamika kelompok sosial 🙂