1. Pengertian desentralisasi politik fungsional dan kebudayaan itu apa sih ?
  2. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi politik ?
  3. Apa arti kata desentralisasi politik ? Apa itu desentralisasi politik ?
  4. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi politik fungsional dan kebudayaan
  5. Apa tujuan desentralisasi politik ?

Pengertian Desentralisasi Politik Menurut Para Ahli


Arti desentralisasi politik adalah :

Pengertian desentralisasi politik menurut Amran Muslimin adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah tertentu. Pengertian desentralisasi fungsional adalah pelimpahan kekuasaan yang tujuannya adalah untuk mengatur dan mengurus suatu kepentingan tertentu. Sedangkan pengertian desentralisasi kebudayaan adalah memberi hak kepada golongan-golongan kecil di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri contohnya seperti mengatur pendidikan, agama dsb.

Pengertian desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Dalam desentralisasi politik ini, rakyat ikut serta di dalam pemerintahan dengan menggunakan saluran-saluran tertentu. (Sarundajang : 1999)

Definisi desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur komando formal suatu pemerintah pusat (Sherwoord dalam Putra : 1999) 


Di negara-negara dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar seperti Indonesia dimana negara dibagi menjadi sub-sub wilayah tentu tidak memungkinkan semua hal baik di pusat maupun di daerah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Untuk itu dibentuk pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertugas mengurus masing-masing daerah.

Pemerintah daerah ini pun memiliki sistem bertingkat, mulai dari propinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan. Lurah beserta jajarannya mengurus kelurahan masing-masing dan memberikan laporan ke camat, camat beserta jajarannya mengurus kecamatan masing-masing dan memberikan laporan ke bupati, dan begitu seterusnya.

Meskipun sudah dibentuk pemerintahan di daerah yang mewakili pemerintah pusat namun hal ini dirasa masih kurang efektif jika pemerintah daerah hanya melakukan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Mereka tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengambil keputusan terkait berbagai masalah di daerahnya padahal realitanya merekalah yang lebih tahu kondisi daerah masing-masing.

Untuk itu perlu adanya pelimpahan wewenang lebih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing menyangkut pengambilan keputusan serta penetapan berbagai standar dan peraturan yang disebut dengan desentralisasi politik.

Tujuan desentralisasi politik adalah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik. Contohnya pengelolaan hutan daerah,

Dengan adanya desentralisasi politik diharapkan pemerintahan dapat terlaksana secara efektif dan melibatkan lebih banyak partisipasi dari pemerintah daerah. Masalah-masalah di daerah dapat diatasi secara tepat sasaran dan pemerintah daerah juga merasa dihargai karena diberi kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam mengurus daerahnya.

Selain itu beban yang harus diemban pemerintah pusat juga jauh berkurang sehingga dapat berkonsentrasi untuk mengurus hal-hal lain yang lebih besar seperti memperkuat pertahanan negara khususnya di daerah perbatasan dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain.

Namun harus tetap diingat bahwa desentralisasi politik ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan kompetensi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, meningkatkan pendapatan daerah baik dari pajak, retribusi, atau sumber pendapatan lainnya, dan lain sebagainya.


Itulah penjelasan singkat tentang pengertian desentralisasi politik fungsional dan kebudayaan. Semoga kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan desentralisasi politik fungsional dan kebudayaan secara umum ya ! Baca juga pengertian luber dan jurdil 🙂